Cara Cek NRKS (Nomor Registrasi Kepala Sekolah) Sebagai Penganti NUKS

Cara Cek NRKS (Nomor Registrasi Kepala Sekolah) Sebagai Penganti NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah). Kemendikbud melalui LPPKS mengganti NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah) menjadi NRKS (Nomor Registrasi Kepala Sekolah). Bagi Kepala sekolah yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penguatan Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang sudah Lulus Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Kepala Sekolah secara otomatis akan diberikan NRKS atau Nomor Registrasi Kepala Sekolah. Diinformasi melalui laman resmi LPPKS Kemendikbud bahwa Sistem Informasi Nomor Registrasi Kepala Sekolah atau SIM Nomor Registrasi Kepala Sekolah, untuk mengecek Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS) sudah bisa digunakan. Lalu bagaimana Cara Cek NRKS (Nomor Registrasi Kepala Sekolah), beraikut ini langkah-langkah untuk melakukan Cek Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS) atau SIM Nomor Registrasi Kepala Sekolah Pertama, bapak/ibu login ke laman SIMNRKS atau melalui laman: lppks.kemdikbud.go.id/sttpp

Kemudian Klik Cari STTPL akan muncul tampilan seperti di bawah ini. 

Selanjutnya Isi bisa dengan menginput NIP, NUKS atau NRKS bagi yang sudah memiliki atau menginput NAMA Lengkap sesuai Dapodik (Jangan Lupa Pilih Wilayah atau Provinsi), kemudian klik cari Sekarang. Catatan: Bagi pengguana Laptop/PC, Jika fitur isian NIP, Nama dan Pilihan Wilayah tidak muncul, perkecil tampilan layar Laptop/PC ada dengan menekan tombol CTRL secara bersamaan dengan tombol minus (-). Berikut ini Contoh hasil Cek NRKS (Nomor Registrasi Kepala Sekolah) 

Read More

Kalender Pendidikan 2021/2022

Kalender pendidikan adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun untuk kegiatan siswa dalam satu tahun ajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif dalam belajar dan pembelajaran efektif dan libur. Dalam dunia pendidikan, penyusun kalender pendidikan bukanlah hal asing lagi karena disusun setiap tahun. Kalender pendidikan ini mewakili seluruh komponen periodisasi proses berjalan dalam satu periode. Sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien, efektif dan tertata dengan baik. Komponen Utama Kalender Pendidikan Penyusunan kalender pendidikan harus dibuat secara struktur dan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku.

1. Awal Tahun Ajaran Komponen pertama dalam proses kalender pendidikan adalah menentukan dimulainya tahun pelajaran Permulaan ini menjadi dasar dalam memulai proses kegiatan belajar mengajar pada wal tahun.
2. Hari Efektif Belajar Komponen kedua yang harus menjadi perhatian adalah hari efektif belajar Umumnya berlangsung antara 34-38 minggu. Sehingga pendidik bisa menyesuaikan program pembelajaran.
3. Pembelajaran Efektif Untuk komponen ketiga adalah pembelajaran efektif. Penyusun kalender pendidik harus dilengkapi waktu pembelajaran efektif. Hal ini ditentukan pada jumlah jam di setiap minggu Umumnya total jam pembelajaran setiap lembaga dalam satu minggu adalah 32-40 jam.
4. Hari Libur Pada komponen hari libur, didalamnya tidak ada proses kegiatan belajar mengajar atau KBM.

Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi ketentuan khusus dalam komponen hari libur, yaitu libur khusus, libur nasional, libur akhir tahun, libur keagamaan, libur antar semester dan libur tengah semester.

Fungsi Kalender Pendidikan Fungsi kalender pendidikan dibagi menjadi 2, yakni fungsi secara khusus dan fungsi secara umum. Fungsi kalender secara khusus difungsikan untuk para guru untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program tahunan (Prota), silabus, Program Semester (Promes), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Fungsi kalender secara umum berfungsi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proseses pembelajaran di sekolah. Langkah-langkah Penyusun Kalender Pendidikan Komponen awal tahun pelajaran umumnya ditetapkan pada bulan Juli setiap tahunnya dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hal itu mengacu pada kelander pendidikan nasional yang diterbitkan oleh pihak Kemendikbud dan Kemenag sebagai pedoman dalam penyusun kalender pendidikan pada tiap masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur secara bersama-sama untuk satuan-satuan pendidikan.

Komponen hari libur sekolah dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan dalam hal ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama, adapaun Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus Dalam menentukan kompnen periode efektif pembelajaran wajib mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakulikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu Menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif (seperti: hari-hari pembelajaran di bulan Puasa agama Islam) serta hari libur fakultatif (misal: libur awal puasa dan libur hari raya keagamaan) Melakukan proses rekap selama satu tahun penuh, atau dapat pula ditambah kegiatan per semester dan per bulan dengan telah diteliti secara seksama oleh tim perumus kalender pendidikan dimasing-masing satuan pendidikan

Kalender Pendidikan 2021/2022

Download

Read More

Arahan Kabid Pembinaan SMP

Asmudi, S.Pd, M.Pd

Asalamu’alaikum wr wb!

Bapak Ibu KS yang terhormat. Kami informasikan :

1. Senantiasa memperhatikan keamanan sekolah dalam masa libur.
2. Menghidupkan lampu luar sekolah pada malam hari dan mematikan kembali pada siang hari ( hasil monitoring banyak sekolah yang gelap, tidak menghidupkan lampu malam hari )
3. Kami mengapresiasi KS beserta warga sekolah di samping berlibur juga menyempatkan waktu utk membenahi sekolah baik segi akademik maupun sarpras.
4. Memastikan data guru yang sudah/ belum divaksin dikirim ke Bidang Pembinaan SMP.
5. Mempersiapkan pembukaan sekolah untuk tahun ajaran baru.
6. Mengisi Instrumen kesiapan Pembelajaran Tatap muka terbatas.
7. Apabila mendapat izin pembukaan Sekolah pada Senin, 12 Juli 2021, maka edaran resmi kami posting paling lambat Sabtu pagi tanggal 10 Juli 2021.
8. Bagi sekolah yang tidak diperkenankan melaksanakan PTM maka sekolah tersebut harus melaksanakan PJJ. Kami himbau sekolah terus mempersiapkan item2 dalam instrumen tersebut agar semua sekolah bisa dibuka.
9. Info terakhir Kabupaten Bireuen dalam Kondisi aman untuk membuka sekolah tatap muka secara shif. Maka untuk itu dimohon sekolah mempersiapkan pengaturan roster pembelajaran, perangkat pembelajaran, pengaturan shif, semua ketentuan tentang protokol Kesehatan.
10. Kami ingatkan bahwa kebiasaan dihari pertama ada monitoring dari pihak keamanan dan satgas Covid-19, maka sekolah dengan jangkauan Jalan negara supaya dapat menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, dan berlaku untuk seluruhnya.

Terimakasih

Asmudi, S.Pd, M.Pd

Cc. Sekdisbud

Kadisdikbud

Read More

SURAT EDARAN PENYESUAIAN PBM TAHUN 2021

SURAT EDARAN PENYESUAIAN PBM TAHUN 2021

Download

REVISI NOMOR 8. Libur semester genap tahun pelajaran 2020/2021 dimulai tanggal 21 Juni s.d 10 Juli 2021 (sebelumnya tertulis 12 Juni)

Read More

Data Kelulusan Tingkat SMP Kabupaten Bireuen

Data Kelulusan Tingkat SMP Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2020/2021

Read More

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah menerbitkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB pada TK SMP SMA SMK.

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 ini sebagai penyempurnaan atas Permendikbud sebelumnya Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diperbaharui.

Berikut ini garis besar tentan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan

Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

1. Calon Peserta Didik Baru TK

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;

Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

2. Calon Peserta Didik Baru SD

Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:

7 (tujuh) tahun; atau

paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Di dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

Persyaratan usia paling rendah tersebut dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan juga kesiapan psikis.

Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Di dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

3. Calon Peserta Didik Baru SMP

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

4. Calon Peserta Didik Baru SMA atau SMK

Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:

berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Persyaratan usia tersebut dibuktikan dengan:

akta kelahiran; atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Persyaratan usia ini dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:

• menyelenggarakan pendidikan khusus;
• menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
• berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Jalur pendaftaran PPDB tersebut meliputi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

Jalur zonasi terdiri atas:

• Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
• Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
• Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
• Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. 
• Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Di dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi. Jalur prestasi ini tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

 

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan selengkapnya dapat dibaca dan diunduh pada link di bawah ini,

Unduh Permendikbud No 1 Tahun 2021

Demikian postingan mengenai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Semoga bermanfaat.

Read More

Order Buku Sukses Tahfiz Jilid 1

Klik disini untuk melihat Rekap Pesanan

Read More

Tata Kelola Dapodik Tahun 2021

Read More

Juknis Pengisian Blangko Ijazah Jenjang Dikdasmen Tahun 2021

Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Petunjuk Teknis Juknis Pengisian Blangko Ijazah SD SMP SMA SMK Tahun 2021. Juknis tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Persesjen tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 juga disusun dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilakukan oleh Satuan Pendidikan. Tata cara pengisian Blangko ljazah sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Persesjen Nomor 23 Tahun 2020 berikut Ini.

Ketentuan Tanggal Kelulusan

Tanggal kelulusan SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMALB, Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, atau sederajat ditetapkan secara nasional sebagai berikut.

• Kelulusan SD, SDLB, Program Paket A atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni 2021.
• Kelulusan SMP, SMPLB, Program Paket B atau sederajat ditetapkan tanggal 4 Juni 2021.
• Kelulusan SMA, SMALB, Program Paket C atau sederajat ditetapkan tanggal 3 Mei 2021.
• Kelulusan SMK atau sederajat ditetapkan tanggal 3 Juni 2021.

Ketentuan tanggal kelulusan juga berlaku untuk SILN dan SPK. Kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud sekurang- kurangnya mencantumkan rata-rata nilai ujian sekolah/rata-rata nilai ujian pendidikan kesetaraan.

Tanggal penerbitan Ijazah 

Paling cepat satu hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2021.
Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan Surat Edaran terkait penetapan tanggal penerbitan ijazah.
Di dalam hal tidak terdapat Kepala Sekolah yang definitif atau karena satu dan lain hal Kepala Sekolah tidak dapat menandatangani Ijazah, Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat berwenang menunjuk atau mengangkat Pelaksana Tugas untuk menandatangani ijazah.

Satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apa pun.

Juknis Pengisian Blangko Ijazah Jenjang Dikdasmen Tahun 2021

Download

Read More

Pelaksanaan Verval TIK untuk Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021

Untuk menghadapi Asessmen Kompetensi Minimal (AKM) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menerbitkan Aplikasi web baru yang fungsinya memastikan kepemilikan perangkat TIK di satuan pendidikan sebagai data dasar dalam pelaksanaan Asessmen Kompetensi Minimal (AKM) Aplikasi web itu bernama Verval TIK. untuk lebih lengkapnya sebelum melakukan Verval TIK simak dulu penjelasannya

Apa Itu Verval TIK ?

Verval TIK atau Verifikasi dan Validasi Kesiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Satuan Pendidikan digunakan untuk memastikan kepemilikan perangkat TIK di satuan pendidikan sebagai data dasar dalam pelaksanaan Asessmen Kompetensi Minimal (AKM). Informasi kepemilikan perangkat TIK digunakan untuk memetakan kesiapan satuan-satuan pendidikan dalam melaksanakan AKM.

Dasar Hukumnya ?

• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 dan Pasal 59 ayat 1;
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

Setelah mengetahui Apa itu Verval TIK dan Dasar Hukumnya berikut Cara Melakukan Verval TIK

Cara Verval TIK Satuan Pendidikan 

• Buka Laman https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/tik/
• Pilih Menu Akun Klik Login untuk menuju laman Verifikasi dan Validasi Kesiapan TIK Satuan Pendidikan.
• Isikan username dan password akun SDM-PDSPK
• Klik Login untuk masuk aplikasi Verifikasi dan Validasi Kesiapan TIK Satuan Pendidikan.
• Setelah Login akan Muncul Kesiapan Verval TIK Satuan Pendidikan ada Profil dan Verval

Menu Profil

Pada menu profil yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

• Keterisian data Kesiapan TIK bersumber pada hasil pengisian data pada Submenu Verval (Kesiapan TIK Satuan Pendidikan) yang dilakukan oleh operator sekolah.
• Penentuan 15 sekolah terdekat berdasarkan hasil perhitungan terhadap titik koordinat yang \disikan oleh operator sekolah melalui aplikasi VervalSP pada laman https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id dengan kualifikasi pelaksanaan AKM.
• Status kesiapan TIK.
• Status kesiapan AKM

Untuk melakukan Perbaikan Pada menu Profil silahkan melalui https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id

Menu Verval

Pada MenuVerval menyajikan informasi terkait Verval menyajikan informasi terkait dengan:

1. Kesiapan TIK Sekolah;

2. Posisi Koordinat Sekolah;

3. Sekolah Terdekat; dan

4. Riwayat Perubahan. 

Klasifikasi Kesiapan TIK Satuan Pendidikan Untuk AKM

Kesiapan TIK Satuan Pendidikan diklasifikasikan menjadi 4 kategori dalam menentukan penyelenggaraan Asessmen Kompetensi Minimum (AKM) :

1. Siap

Satuan pendidikan masuk dalam kategori Siap menyelenggarakan AKM apabila:

a. UNBK Mandiri (Tahun Sebelumnya),atau

b. Memiliki Laboratorium Komputer, atau

c. Mendapatkan bantuan TIK tahun 2020.

2. Potensial 1

Satuan pendidikan masuk dalam kategori Potensial 1 apabila satuan pendidikan tersebut memiliki minimial 15 komputer.

3. Potensial 2 

Satuan pendidikan masuk dalam kategori Potensial 2 apabila satuan pendidikan tersebut memiliki jaringan internet dan aliran listrik.

4. Tidak Siap

Satuan pendidikan masuk dalam kategori Tidak Siap apabila satuan pendidikan tersebut tidak memiliki fasilitas atau prasarana yang mendukung terlaksananya AKM, seperti komputer, jaringan internet dan aliran listrik.

Download

Read More

Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meneribitkan Petunjuk Pelaksaan Juklak PIP SD SMP SMA SMK Tahun 2021 melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Persesjen Kemendikbud) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Juklak Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Menengah (SD SMP SMA SMK) Tahun 2021.

Persesjen Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Juklak PIP SD SMP SMA SMK Tahun 2021, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Dengan demikian peraturan ini menjadi regulasi terbaru terkait pengaturan implementasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

Berdasarkan Persesjen Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juknis Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (SD SMP SMA SMK) Tahun 2021, ditegaskan bahwa Petunjuk pelaksanaan PIP Dikdasmen merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyalurkan bantuan PIP Dikdasmen bagi Kementerian, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, bank/lembaga penyalur, dan pihak lain yang terlibat atau terkait dengan penyaluran PIP Dikdasmen.

Adapun rician Petunjuk pelaksanaan PIP Dikdasmen atau Juknis PIP SD SMP SMA SMK Tahun 2021 ini tercantum dalam Lampiran Persesjen – Persetjen Kemendikbud (Kemdikbud) Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Ditegaskan pula dalam Persekjen atau Persesjen Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Juknis Juklak PIP SD SMP SMA SMK Tahun 2021, bahwa Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket a smpai paket c dan pendidikan khusus. melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

a. Peserta Didik pemegang KIP;

b. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

1. Peserta Didik dari keluarga peserta ProgramKeluarga Harapan;
2. Peserta Didik dari keluarga pemegang KartuKeluarga Sejahtera;
3. Peserta Didik yang berstatus yatimpiatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
4. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
5. Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;
6. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau
7. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

Untuk lebih jelasnya silahkan baca Persetjen atau Persesjen Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juknis Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (SD SMP SMA SMK) Tahun 2021.

Download

Read More

Pemberitahuan Kegiatan UAS SMP TP. 2020/2021

Pemberitahuan Kegiatan UAS SMP TP. 2020/2021

Download

Read More

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Download

Read More

Workshop RKAS Tahun Anggaran 2021

Waktu dan Tempat Workshop

Read More

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Download

Read More

Cara Cetak KTA

 Cara Cetak Kartu Anggota Komunitas

Langkah-langkah mencetak kartu komunitas sebagai berikut:

1. Buka laman https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/
2. Masukkan Username dan Password lalu klik Masuk
3. Klik Cetak Kartu Anggota
4. Klik Logo Printer 
5. Jika berhasil Kartu Anggota sudah tersimpan ke laptop/PC di dalam folder Download

Step 1 dan Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Read More

Salinan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1005/P/2020

Salinan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1005/P/2020 Tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar Dan Menengah Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Download

SOSIALISASI IASP 2020 DALAM AKREDITASI TAHUN 2021

SOSIALISASI IASP 2020 DALAM AKREDITASI TAHUN 2021

Read More

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.07/2020

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Download

Read More

Pokok-pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud Tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021

Pokok-pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud Tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021

Download

Read More

Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah

Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah

Download

Read More

Manajemen Keuangan Sekolah Tahun 2021

Manajemen Keuangan Sekolah Tahun 2021

Download

Read More

Bahan Sosialisasi Verval Individu PD

Bahan Sosialisasi Verval Individu PD

Download

Read More

Tutorial Setting Sandorf Infrared Face Recognition Machine

 

Langkah-langkah melakukan pengaturan Sandorf Infrared Face Recognition Machine
1. Buka laman http://www.imegps.com/
2. Masukkan Username : Nomor Seri Mesin dan Password : 123456

3. Klik Login

A. Pengaturan Parameter (Parameters)

1. Klik Attendance TEMP Dasboard

2. Modifikasi Nama Perangkat (Bisa Menggunakan Angka atau Kata) Klik Bind Divice untuk menambahkan pengguna.

3. Atur waktu absen dan batas suhu 37.3

B. Pengaturan Pengguna (Users)

1. Klik Attendace Dasboard

2. Klik Add User

C. Pengaturan Department

1. Klik Add Grade

2. Klik View untuk menampilkan

D. Pengaturan Personnel

1. ...

E. Pengaturan Absensi

1. ...

Read More

SE Bupati Bireuen Tentang Penertiban Layanan Wifi Dan Permainan Judi Game Online Di Kabupaten Bireuen

SE Bupati Bireuen Tentang Penertiban Layanan Wifi Dan Permainan Judi Game Online Di Kabupaten Bireuen

Download

Read More

Pembagian Tugas Pengawas Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021

Pembagian Tugas Pengawas Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021

Read More

Undangan Ta'ziah

Undangan Ta'ziah

Download

Read More

Daftar Pertanyaan Program Sekolah Penggerak

Daftar Pertanyaan Program Sekolah Penggerak

Download

Read More

Kepmen Sekolah Penggerak Nomor 1177/M/2020

Kepmen Sekolah Penggerak Nomor 1177/M/2020

Download

Read More

Paparan Program Sekolah Penggerak

Paparan Program Sekolah Penggerak

Download

Paparan Program Sekolah Penggerak

Download

Read More

Undangan Ta'ziah

Undangan Ta'ziah

Download

Read More

Menyusun Best Practice

Menyusun Best Practice

Read More

Ketentuan SKP bagi CPNS Tahun 2020

Ketentuan SKP bagi CPNS Tahun 2020

Download

Read More

PT. Intan Pariwara

Katalog AN PT. Intan Pariwara 2021

Download

Katalog RIONE 2020 Zn4

Download

Katalog Olahraga V.2020

Download

Katalog LAB Rev.2

Download

Digitalisasi Pendidikan

Download

Untuk Pemesanan silahkan klik Logo Whatsapp

Read More

Mas Media

Katalog AN Masmedia 2021

Untuk Pemesanan silahkan klik Logo Whatsapp

Read More

AKM dan Implikasinya Pada Pembelajaran

AKM dan Implikasinya Pada Pembelajaran

Unduh File

Read More

Segitiga Belajar: Kurikulum, Asesmen dan Pembelajaran

 Apa sebenarnya peran asesmen dalam peningkatan kualitas pembelajaran murid? Apa keterkaitan antara asesmen, kurikulum dan pembelajaran dalam menyediakan pengalaman belajar murid yang berkualitas?

Asesmen seringkali dipersepsikan sebagai upaya menentukan nilai murid. Tidak heran apabila banyak dari kita yang berusaha keras melakukan upaya agar nilai murid kita setinggi mungkin. Nilai murid menjadi sasaran kinerja. Padahal peran asesmen yang pertama dan utama bukan lah menentukan nilai murid.

Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antar 3 aspek yang menentukan pengalaman belajar murid.

Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut:

Kurikulum: Seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum, selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran.

Pembelajaran: Serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal.

Asesmen: Proses mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen diagnosis: asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif: asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Asesmen sumatif: asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid.

Pemahaman terhadap segitiga belajar akan membawa kita pada kebutuhan membaca laporan Asesmen Kompetensi Minimum dan menggunakannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran.

Read More

Permohonan Cetak Keperluan ADM Sekolah

Permohonan Cetak Keperluan ADM Sekolah

Assalamualaikum wr.wb

Bapak/ibu Kepala Sekolah yang saya muliakan, Mohon segera melakukan pesanan Buku Induk dan Buku Daftar Leger Nilai untuk Tahun Pelajaran 2020/2021 dan 2021/2022 sesuai daftar harga berikut: 

• Buku Induk SMP Rp. 234.000,
• Buku Daftar Leger Nilai Rp. 50.000,- 

 *Harga RKAS sudah termasuk pajak 

Catatan : 

1. Satu Buku induk utk 50 siswa 
2. Satu Buku daftar leger nilai utk satu kelas 

Pesan Sekarang Klik disini (Tanggal Terakhir Pesanan Jum'at, 15 Januari 2021)

Read More

Program Kerja MKKS SMP 2021-2023

Read More